Silahkan bicarakan apa saja disini, baik politik, musik, bahkan hanya junk post.
#8070
Image

BALIKPAPAN - Pengusaha jasa angkutan barang dan logistik menolak keras rencana penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) sebesar 50 persen dari tarif semula oleh PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Sepinggan. Mereka menilai akan sangat memberatkan pengusaha termasuk masyarakat sebagai pengguna jasa.

Kemarin (7/10), DPW Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos Logistik Indonesia (Asperindo) Kaltim dan DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)-Bandara Sepinggan menyampaikan penolakan tersebut. Surat pernyataan sikap disampaikan ke PT Angkasa Pura dengan tembusan Wali Kota, DPRD Balikpapan, dan Kadin Balikpapan.

Ketua DPW Asperindo Kaltim Zainul Fatah menjelaskan, rencana menyesuaikan tarif ini memang dalam masa sosialisasi. “Sudah ada dua kali pertemuan antara PT Angkasa Pura Logistik dengan Asperindo dan ALFI. Tapi tidak ada titik temu. Mereka ngotot minta naik, tapi kami tidak mau,” terangnya kepada Kaltim Post, di salah satu rumah makan di Balikpapan Selatan kemarin.

Penyesuaian tarif yang direncanakan adalah dari Rp 500 per kilogram naik 50 persen menjadi Rp 750 per kilogram, belum termasuk pajak 10 persen. Pertimbangan yang disampaikan PT Angkasa Pura salah satunya karena sudah sejak 2011 belum pernah ada penyesuaian tarif.

Selain itu juga seiring dengan investasi mereka untuk renovasi terminal kargo yang baru.“Tapi jangan investasi itu lantas dibebankan kepada kami sepenuhnya,” tambahnya.

Lagi pula, peningkatan fasilitas yang sudah dilakukan disebut tak memberi keuntungan bagi pengusaha. Sebab, semua fasilitas yang ada tetap dikenakan biaya tambahan. Misalnya forklift yang dikenakan biaya sampai Rp 100 per kilogram.

Senada, Ketua DPC ALFI Bandara Sepinggan Lambertus Lelwakabessy menambahkan, di kargo Bandara Sepinggan jumlah barang yang datang (incoming) mencapai 2.032 ton dalam sebulan.

Sementara barang yang keluar (outgoing) sekitar 940 ton didominasi hasil laut seperti ikan dan kepiting. Omzet PT Angkasa Pura Logistik dalam sebulan dari kargo domestik saja ditaksir mencapai Rp 1,6 miliar.

Penolakan penyesuaian tarif yang disampaikan Asperindo dan AlFI menurutnya bukan tanpa alasan. Mereka menyebut menaikkan tarif kargo kontra produktif dengan kebijakan pemerintah menekan biaya logistik nasional yang terbesar se-Asia Tenggara. Itulah yang menyebabkan produk nasional kalah bersaing dengan asing karena tingginya biaya logistik yang ditanggung.

Selain itu, biaya jasa gudang kargo adalah salah satu bagian dari komponen biaya pengiriman dan penerimaan. Tentunya akan memengaruhi harga pokok atas sebuah produk khususnya di Balikpapan. Misalnya cabe yang selama ini banyak didatangkan dari Jogjakarta melalui jalur udara.

Padahal saat ini semua sektor usaha tengah melakukan efisiensi dan tak jarang berujung pada pengurangan karyawan akibat kelesuan dan perlambatan ekonomi. Tak terkecuali perusahaan jasa pengiriman, di mana sebagian pengguna jasa baik perusahaan lokal maupun asing di Kaltim yang tidak beroperasi.

sumber